KONI Jawa Tengah Suarakan Gugatan atas Permenpora 14/2024: Marciano Norman Janji Bawa ke Rakernas

LUDUS - Suara keberatan terhadap Permenpora No.14 Tahun 2024 kian nyaring terdengar. Kali ini datang dari jantung Jawa. Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah, Bona Ventura Sulistiana, memimpin langsung rombongan audiensi ke Kantor KONI Pusat di Senayan, Jakarta, didampingi para Ketua KONI Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Di hadapan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman, mereka menyampaikan keresahan kolektif: pembinaan atlet di daerah kini terganggu karena regulasi yang dianggap mengganggu irama organisasi.

"Dinamika organisasi menjadi tidak sehat," ujar Bona lantang. "Kami mendukung penuh langkah KONI Pusat dan siap berkontribusi agar Permenpora ini cepat dicabut."

Foto/Humas KONI Pusat

Dukungan dari bawah ini datang bukan tanpa sebab. Ketua KONI Kota Salatiga Agus Purwanto mengaku, kegiatan olahraga seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) kini terancam batal akibat keterbatasan anggaran. Bahkan untuk kegiatan ke depan, ketidakpastian membayangi. "Kami di daerah cukup resah. Porprov saja terancam batal. Kami bimbang, apakah kegiatan ke depan akan bisa dijalankan."

Nada senada dilontarkan Ketua KONI Kabupaten Pemalang, Nugroho Budi Rahardjo, yang mengungkapkan bagaimana ketergantungan terhadap dana hibah menjadi kendala kronis. "Dalam kondisi normal saja, hibah sering terlambat. Cabor di Pemalang belum mandiri secara finansial, dan semua masih bergantung pada KONI. Ini problem serius."

Di tengah kegelisahan itu, Marciano tampil sebagai titik tumpu. Ia menyambut aspirasi tersebut dengan penuh empati dan menjanjikan langkah konkret: membuka komunikasi dengan pemangku kepentingan di pusat serta menyuarakan persoalan ini dalam Rapat Kerja Nasional KONI pada Agustus 2025.

“Anggaran tetap diajukan seperti biasa, karena penentu tetap pemerintah daerah. Tapi kami dari KONI Pusat akan bantu membuka jalur komunikasi pusat. Rakernas nanti bisa jadi momentum besar menyuarakan keresahan ini. KONI adalah rumah kita bersama,” tegas Marciano.

Tak hanya itu, Marciano mengungkap bahwa KONI Pusat telah melakukan audiensi dengan Komisi X DPR RI. Hasilnya, DPR RI berjanji akan memfasilitasi pertemuan dengan Menpora RI. Ia juga mendorong KONI daerah untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD masing-masing serta menjaga hubungan baik dengan pimpinan daerah dan Kadispora.

Foto/Humas KONI Pusat

Sekretaris Jenderal KONI Pusat, Drs. Tb. Lukman Djajadikusuma, MEMOS, menyatakan bahwa Permenpora No.14 Tahun 2024 bukan hanya menyulitkan, tetapi juga bertentangan dengan Olympic Charter. "Ini mirip dengan yang pernah terjadi di Argentina. Bila pemerintah mengintervensi organisasi olahraga, maka bisa dikenai sanksi."

Dari perspektif hukum, Kepala Bidang Hukum KONI Pusat Widodo Sigit menambahkan bahwa regulasi tersebut bertentangan dengan UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Ia mengutip prinsip hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori, bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

“Gugatan uji materi telah kami ajukan ke Mahkamah Agung sejak 17 Maret 2024. Permenpora ini terlalu jauh mencampuri urusan organisasi dan pembinaan. Kami yakin Mahkamah Agung akan berpihak pada aturan yang benar.”

Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Dalam Negeri KONI Pusat, Widodo Edi Sektianto, menyoroti akar persoalan dari perspektif tata kelola. Menurutnya, Permenpora 14/2024 menabrak batas peran pemerintah sebagai regulator dan menjadikan dirinya juga sebagai pelaksana, yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan."Fungsi pelaksana itu mestinya milik masyarakat olahraga—KONI dan cabang olahraga. Pemerintah sebaiknya fokus pada regulasi, bukan eksekusi."

Audiensi ini dihadiri pula oleh Ketua KONI Kabupaten Banjarnegara, Klaten, Pemalang, Wonosobo, dan Salatiga. Semuanya menyuarakan hal serupa: masa depan pembinaan olahraga daerah tak boleh dikorbankan karena kebijakan yang tidak berpihak pada ekosistem yang sudah terbangun.

Dengan Rakernas KONI yang tinggal menghitung pekan, suara-suara dari Jawa Tengah bisa menjadi lonceng awal perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai merusak tatanan olahraga nasional. Dan dari Senayan, Marciano Norman bersiap membawa aspirasi itu ke meja yang lebih tinggi. (*)